Jakarta, CNN Indonesia —
Pegawai Negeri Sipil (PNS) diminta untuk tetap menjaga netralitas saat mudik lebaran 2024 serta tidak terpeleset berpihak kepada calon kepala daerah.
Direktur Pengawasan dan Pengendalian I Badan Kepegawaian Negara (BKN) Respanti Yuwono mengatakan momen mudik diharapkan bisa menjadi sarana untuk mengedukasi masyarakat. Para PNS diminta turut menyampaikan program-program prioritas pemerintah, sesuai sektor atau instansi masing-masing.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Misalnya, kami di BKN yang salah satu concern terhadap netralitas ASN sehingga ketika nanti di tengah-tengah mudik dengan saudara dan rekan, kita terus menyuarakan bahwa ASN itu netral. Terutama nanti menjelang pilkada di Oktober (2024) kita pastikan (PNS netral),” kata Respanti dalam Mudik Tertib dan Aman Bagi ASN secara virtual, Rabu (27/3).
“Sehingga jangan sampai kita malah terpeleset ketika sedang bersama-bersama berkumpul dengan teman-teman dan masyarakat (di kampung halaman),” imbuhnya.
Respanti menegaskan pentingnya netralitas ASN sebagai pelaksana kebijakan publik. Menurutnya, ada risiko yang akan muncul dalam pelayanan publik ketika para PNS tidak netral.
Sederet risiko tersebut tidak hanya harus diwaspadai jelang pemilu dan pilkada. Ia menekankan ASN harus menjaga netralitas dalam segala hal.
“Dalam setiap pengambilan kebijakan-kebijakan publik, ASN jika tidak netral akan terjadi personalitas. Orang yang saya kenal mendapatkan pelayanan lebih cepat, orang yang ada hubungannya dengan keluarga saya mendapatkan prioritas penganggaran,” Respanti mencontohkan.
“Sehingga ASN suka tidak suka mau tidak mau disematkan atribut yang namanya netral… Jangan sampai di dalam politik praktis salah satunya pilkada kita malah condong ke satu atau dua pihak yang membuat kondusifitas lingkungan sosial tidak terjaga dengan baik,” tutupnya.
Di lain sisi, Respanti mewanti-wanti PNS agar tidak mangkir kerja usai mudik lebaran. Ia mengatakan tindakan tak terpuji alias pelanggaran etika itu akan menyakiti hati masyarakat selaku pembayar pajak.
(skt/sfr)